Editormedan.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyoroti kondisi darurat narkoba yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) setelah Polda Sumut berhasil mengungkap 132 kasus narkotika hanya dalam waktu satu pekan. Menanggapi situasi ini, Sahroni meminta agar Polda Sumut, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta seluruh aparat penegak hukum bekerja sama lebih erat untuk menekan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
“Ini bukan angka yang kecil. Dalam seminggu saja ada 132 kasus narkoba dengan 178 tersangka. Artinya, Sumut memang sedang dalam kondisi darurat narkoba. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (18/2/2025).
Data dari Polda Sumut menunjukkan bahwa dalam periode 10-17 Februari 2025, aparat berhasil menangkap 178 tersangka dari 132 kasus yang diungkap. Temuan ini menjadi indikasi kuat bahwa jaringan narkoba masih sangat aktif di Sumut, baik di tingkat bandar besar maupun pengedar kecil.
Menurut Sahroni, tingginya angka kasus narkoba ini menunjukkan bahwa peredaran barang haram tersebut sudah meresahkan dan berdampak luas terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa kepolisian dan BNN perlu meningkatkan koordinasi dalam operasi pemberantasan, rehabilitasi pengguna, serta pemutusan jalur distribusi narkoba.
“Penangkapan ini harus menjadi langkah awal untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Jangan sampai kita hanya menangkap pengedar kecil, sementara bandar besar tetap bebas menjalankan bisnisnya,” tambahnya.
Polda Sumut sendiri telah menyatakan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan terhadap jalur peredaran narkoba. Beberapa daerah di Sumut, seperti Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Langkat, diketahui menjadi titik rawan yang sering digunakan sebagai jalur masuk narkotika.
Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Wicaksono, mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan operasi penindakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI dan pemerintah daerah, untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkoba.
Selain melalui penindakan, Sahroni juga menekankan pentingnya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi sasaran utama jaringan narkoba.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan penangkapan. Harus ada upaya pencegahan yang lebih masif, terutama di sekolah-sekolah, lingkungan kerja, hingga komunitas masyarakat,” tegasnya.
Kasus narkoba di Sumut bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun, provinsi ini dikenal sebagai salah satu jalur utama masuknya narkoba dari luar negeri, terutama dari Malaysia dan Myanmar, yang diselundupkan melalui jalur laut ke pesisir timur Sumatera.
Beberapa kasus besar yang pernah terungkap menunjukkan bahwa Sumut bukan hanya sekadar daerah transit, tetapi juga menjadi pusat distribusi narkoba ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini diperparah dengan masih adanya oknum aparat yang terlibat dalam bisnis gelap ini.
Untuk itu, Sahroni meminta agar sanksi tegas diberikan kepada siapa pun yang terbukti melindungi atau terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk oknum aparat yang bermain di balik layar.
“Jangan ada toleransi bagi pengkhianat bangsa. Kalau ada oknum aparat yang terlibat, hukum mereka seberat-beratnya. Jangan sampai citra penegak hukum rusak hanya karena ulah segelintir orang,” katanya.
Sementara itu, BNN Sumut menyatakan siap meningkatkan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba agar mereka bisa pulih dan tidak kembali ke dunia gelap tersebut. Kepala BNN Sumut, Brigjen Pol Heryanto, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga untuk menangani permasalahan narkoba dari berbagai aspek, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam memberantas narkoba adalah banyaknya jaringan yang terus berkembang dengan metode baru, termasuk penggunaan media sosial dan transaksi digital untuk menghindari pantauan aparat.
Karena itu, Sahroni menegaskan pentingnya peningkatan teknologi dan sumber daya manusia dalam pemberantasan narkoba. Aparat harus dibekali dengan kemampuan digital forensik yang lebih canggih untuk mengungkap transaksi dan komunikasi para pelaku.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk lebih aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Tanpa partisipasi masyarakat, upaya pemberantasan narkoba tidak akan berjalan maksimal.
Dengan semakin gencarnya upaya pemberantasan narkoba di Sumut, diharapkan peredaran barang haram ini bisa semakin ditekan. Namun, keberhasilan jangka panjang hanya bisa dicapai jika ada sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.