Editormedan.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengambil alih kendali penuh partai setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.
Penahanan Hasto menjadi pukulan bagi PDIP, mengingat perannya sebagai salah satu tokoh sentral dalam partai berlambang banteng tersebut. Hingga saat ini, PDIP belum menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen untuk menggantikan posisi Hasto. Keputusan ini membuat Megawati turun langsung untuk memastikan partai tetap solid di tengah gejolak politik yang terjadi.
Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa partai tetap berada dalam satu komando di bawah kepemimpinan Megawati. Ia meminta seluruh kader tetap tenang dan solid dalam menghadapi situasi ini.
“Seluruh kader PDIP tetap berada dalam satu barisan. Kami akan mengikuti semua proses hukum yang sedang berjalan dan tetap fokus pada perjuangan politik yang telah menjadi visi partai,” ujar Ronny dalam keterangan resminya.
PDIP juga memastikan bahwa mereka akan mengikuti persidangan praperadilan yang dijadwalkan pada 3 Maret 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Praperadilan ini diajukan sebagai upaya hukum untuk menggugat penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto.
Sejumlah pengamat politik menilai bahwa penahanan Hasto dapat berdampak signifikan terhadap dinamika internal PDIP. Sebagai Sekjen, Hasto memiliki peran penting dalam mengoordinasikan struktur partai serta strategi politik, terutama menjelang agenda besar seperti Pemilu 2029.
Meski demikian, Megawati diyakini mampu mengendalikan situasi. Sebagai tokoh senior dalam politik nasional, ia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai tantangan politik, termasuk kasus hukum yang menjerat kader-kadernya.
Selain itu, publik juga menantikan langkah PDIP dalam menghadapi situasi ini. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Megawati akan segera menunjuk sosok pengganti Hasto untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan dengan baik.
Di sisi lain, KPK memastikan bahwa penahanan Hasto sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Lembaga antirasuah ini menegaskan bahwa mereka memiliki cukup bukti untuk menjerat Hasto dalam kasus suap PAW dan perintangan penyidikan.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi PDIP dalam menjaga citra partai di mata publik. Sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, PDIP harus menunjukkan sikap tegas dalam menyikapi kasus hukum yang melibatkan kadernya.
Beberapa kader PDIP menyatakan bahwa mereka akan tetap setia dengan arahan Megawati dan menunggu keputusan resmi dari DPP terkait langkah selanjutnya dalam menyikapi kasus ini.
Sementara itu, pihak Hasto melalui tim kuasa hukumnya menyatakan akan melakukan perlawanan hukum dan membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Mereka mengklaim bahwa ada kejanggalan dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPK.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, publik kini menanti bagaimana perkembangan kasus ini ke depan. Apakah PDIP akan segera menunjuk pengganti Hasto, atau Megawati tetap mengambil kendali penuh hingga situasi benar-benar stabil?
Yang jelas, kasus ini menjadi babak baru dalam perjalanan politik PDIP. Bagaimana partai ini meresponsnya akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas dan soliditas kadernya di masa mendatang.