Wartawan24.com – Sistem parkir di Kota Medan kembali menjadi sorotan tajam setelah dinilai kacau dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Anggota DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, secara terbuka melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Medan terkait tidak berjalannya sistem parkir berlangganan yang sebelumnya digembar-gemborkan sebagai solusi modern dan efisien.
Dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa (8/4), Bahrumsyah menilai bahwa program parkir berlangganan yang telah menelan anggaran dari APBD hingga ratusan miliar rupiah kini terbengkalai. Alih-alih memperbaiki sistem parkir, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa parkir di Medan justru kembali ke metode manual yang tidak transparan dan rawan pungutan liar.
“Sudah dianggarkan ratusan miliar, tapi sistem parkir berlangganan yang dijanjikan malah tidak jalan. Sekarang balik lagi ke parkir manual. Ini harus dipertanggungjawabkan,” ujar Bahrumsyah tegas. Ia menekankan bahwa Pemko Medan tidak bisa lepas tangan begitu saja dalam hal ini, apalagi jika menyangkut penggunaan dana publik dalam jumlah besar.
Menurutnya, sistem parkir berlangganan seharusnya menjadi langkah maju untuk penataan kota yang lebih modern dan tertib. Dengan sistem digital, Pemko sebelumnya menjanjikan efisiensi pengelolaan dan transparansi dalam pemasukan dari retribusi parkir. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa implementasi program tersebut jauh dari ekspektasi.
Masyarakat Kota Medan juga ikut merasakan dampaknya. Banyak warga mengeluhkan kembali maraknya juru parkir liar yang meminta uang tanpa tiket resmi, serta tidak adanya kejelasan tarif parkir di berbagai lokasi. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem yang seharusnya ditata secara profesional.
Sementara itu, Bahrumsyah menambahkan bahwa DPRD Kota Medan akan segera memanggil Dinas Perhubungan Kota Medan untuk dimintai klarifikasi. Ia mengungkapkan bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, termasuk audit anggaran yang telah dikucurkan untuk proyek sistem parkir tersebut.
“Ini bukan hanya soal pelayanan, tapi soal transparansi penggunaan anggaran. Jangan sampai rakyat dirugikan karena pengelolaan yang amburadul,” tegasnya.
Beberapa fraksi di DPRD Medan juga mulai menunjukkan sikap kritis terhadap kinerja Pemko dalam mengelola sistem parkir. Mereka menilai bahwa kegagalan dalam implementasi sistem parkir ini menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang serta lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait.
Tak hanya itu, sistem parkir digital yang sempat diuji coba di beberapa titik strategis ternyata tidak berjalan lancar. Perangkat lunak tidak berfungsi maksimal, data parkir tidak terekam dengan baik, dan masyarakat pun kesulitan dalam menggunakan aplikasi yang seharusnya mempermudah proses pembayaran.
Bahrumsyah menyayangkan bahwa proyek sebesar ini tidak dilandasi oleh kesiapan teknis dan SDM yang memadai. Ia berharap Pemko Medan tidak hanya fokus pada pencitraan proyek, melainkan benar-benar memikirkan pelaksanaannya secara konkret dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan pihak ketiga yang profesional dalam pengelolaan parkir, jika memang Pemko tidak mampu menjalankan sistem tersebut secara mandiri. Namun, segala bentuk kerja sama harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Menanggapi desakan ini, masyarakat turut mendukung langkah DPRD untuk mengusut tuntas persoalan sistem parkir. Banyak warga berharap agar sistem parkir yang modern dan transparan dapat kembali diterapkan dengan baik demi kenyamanan bersama dan peningkatan pendapatan daerah secara nyata.
Banyak pihak menilai bahwa persoalan parkir ini hanyalah satu dari banyak persoalan tata kelola kota yang belum ditangani secara serius. Sistem transportasi, penataan jalan, dan fasilitas publik lainnya juga membutuhkan perhatian yang tidak kalah penting.
Sebagai kota besar di Sumatera Utara, Medan seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal penataan ruang kota yang tertib dan modern. Namun jika masalah sepele seperti parkir saja tidak bisa diselesaikan, bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya pada janji-janji pembangunan yang lebih besar?
Melalui sorotan ini, diharapkan Pemko Medan dapat segera melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan kepada publik mengenai rencana tindak lanjut dari sistem parkir berlangganan yang telah terhenti. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.