EDITORMEDAN.COM Medan – Insiden berdarah kembali terjadi di wilayah konflik agraria. Kali ini, dua petugas lapangan dari PT Nusa Dua Propertindo (NDP), anak perusahaan dari PTPN I Regional 1, menjadi korban penembakan oleh oknum penggarap lahan di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) Sampali, Kabupaten Deli Serdang, pada Jumat pagi, 16 Mei 2025. Kejadian ini sontak menggegerkan masyarakat sekitar serta menjadi sorotan berbagai pihak.
Peristiwa ini terjadi saat kedua petugas tengah melakukan patroli rutin di area HGU yang dikelola perusahaan. Mereka diketahui menjalankan tugas pengawasan terhadap aktivitas yang diduga ilegal di lahan tersebut. Namun, situasi berubah mencekam ketika sekelompok orang yang diduga penggarap lahan menghadang mereka secara tiba-tiba.
Menurut keterangan saksi mata di lokasi, sempat terjadi adu mulut antara petugas dan sekelompok penggarap sebelum akhirnya terdengar suara letusan senjata api. Dua petugas lapangan, masing-masing bernama Rudi Hartono dan Syamsul Bahri, terkena tembakan di bagian tubuh yang berbeda. Keduanya langsung tersungkur dan mengalami luka serius.
Pihak perusahaan segera menghubungi tim medis dan aparat kepolisian untuk melakukan evakuasi. Kedua korban lalu dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan intensif. Hingga berita ini ditulis, kondisi mereka masih dalam penanganan tim dokter, dan dilaporkan dalam keadaan sadar meskipun luka yang diderita cukup parah.
Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Maruli Simanjuntak, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk mengamankan lokasi serta melakukan penyelidikan. “Kami sudah mengamankan beberapa orang untuk dimintai keterangan. Dugaan awal, pelaku penembakan merupakan bagian dari kelompok penggarap yang selama ini bersengketa dengan perusahaan,” ujar Kapolres.
Insiden ini kembali menyoroti konflik lahan yang sudah berlangsung lama di wilayah tersebut. Persoalan antara perusahaan perkebunan milik negara dan para penggarap lahan kerap kali berujung bentrokan, baik secara fisik maupun hukum. Beberapa kali, negosiasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, sehingga potensi konflik terbuka lebar.
PT Nusa Dua Propertindo dalam pernyataan resminya mengutuk keras aksi kekerasan tersebut. Manajemen perusahaan menyatakan bahwa tindakan anarkis semacam itu tidak dapat ditoleransi dan meminta pihak berwenang segera mengusut tuntas kasus tersebut. Mereka juga menyatakan akan memberikan pendampingan hukum dan perawatan maksimal bagi dua pegawainya yang menjadi korban.
Kejadian ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pemerhati agraria. Sebagian pihak menilai bahwa insiden ini mencerminkan kegagalan dalam penyelesaian konflik agraria secara damai. Mereka meminta pemerintah turun tangan secara serius untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Ketua Komnas HAM Perwakilan Sumatera Utara, Rini Arnasari, mengatakan bahwa konflik agraria seperti ini harus menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan daerah. “Selama ini pendekatan yang digunakan masih bersifat administratif dan represif. Padahal, dibutuhkan dialog dan mediasi yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif,” ujarnya.
Di sisi lain, warga yang tinggal di sekitar lokasi mengaku resah dengan situasi yang makin memanas. Mereka khawatir konflik ini akan meluas dan berdampak pada keamanan desa. Beberapa warga juga menyatakan bahwa penggarapan lahan oleh sebagian masyarakat dilakukan karena kebutuhan ekonomi, namun tetap tidak membenarkan kekerasan sebagai jalan penyelesaian.
Pengamat pertanahan dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Taufik Hidayat, menilai bahwa akar masalah dari konflik HGU seperti ini terletak pada tumpang tindihnya status lahan dan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat kecil. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam perizinan lahan serta pendataan ulang terhadap kepemilikan dan penggunaan tanah.
Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala BPN setempat menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan, perwakilan warga penggarap, dan aparat keamanan untuk meredakan ketegangan. Diharapkan pertemuan ini dapat membuka jalan bagi penyelesaian jangka panjang yang damai dan berkeadilan.
Sementara itu, aparat kepolisian terus melakukan pengembangan kasus dengan mengumpulkan barang bukti, termasuk senjata api yang digunakan pelaku. Mereka juga mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual di balik penyerangan tersebut. Kapolres menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat akan ditindak tegas sesuai hukum.
Insiden penembakan ini menjadi peringatan keras bahwa konflik agraria masih menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia. Diperlukan pendekatan holistik dan kolaboratif dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menyelesaikannya tanpa harus menimbulkan korban. Ke depan, diharapkan tidak ada lagi kekerasan yang merugikan semua pihak hanya karena belum adanya titik temu atas hak atas tanah.