EDITORMEDAN.COM – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga efisiensi anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Fokus utama dalam perencanaan anggaran tersebut adalah meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penyusunan APBN 2026 akan berlandaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan APBN 2025. Evaluasi ini akan menjadi pijakan dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika perekonomian global.
Dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal negara melalui belanja yang efisien dan tidak boros. Belanja negara, menurutnya, harus diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta penguatan ekonomi daerah.
Pemerintah juga mengedepankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari strategi penguatan efektivitas belanja negara. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas belanja daerah yang selama ini dinilai masih belum optimal dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.
Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah mendorong perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja. Artinya, alokasi anggaran akan mempertimbangkan capaian program dan indikator keberhasilan, bukan semata-mata berdasarkan alokasi historis atau formalitas administratif.
Dengan pendekatan berbasis kinerja, setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Misalnya, dalam sektor pendidikan, alokasi anggaran harus mampu meningkatkan akses dan mutu pendidikan di berbagai jenjang. Hal yang sama juga berlaku pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah ketidakpastian global, seperti perubahan iklim, geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berhati-hati dalam menambah utang dan memastikan pembiayaan dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Pemerintah juga menekankan bahwa efisiensi tidak berarti pemangkasan anggaran secara membabi buta, melainkan memastikan belanja negara benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional. Setiap pos belanja akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Sebagai bagian dari proses penyusunan APBN 2026, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil. Keterlibatan ini penting untuk menciptakan anggaran yang inklusif, transparan, dan akuntabel.
Dalam konteks daerah, kemandirian fiskal juga menjadi target yang ingin dicapai. Pemerintah mendorong daerah agar tidak terlalu bergantung pada transfer dari pusat, tetapi mulai mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai program pembangunan lokal.
Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan teknis dan kebijakan agar daerah mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanjanya.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses penganggaran, serta memudahkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
Melalui berbagai langkah strategis ini, pemerintah berharap APBN 2026 dapat menjadi instrumen fiskal yang kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
Konsistensi dalam menjaga kualitas dan efisiensi belanja negara akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan tata kelola anggaran yang baik, diharapkan pembangunan nasional dapat terus berlanjut secara berkelanjutan dan inklusif.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki kebijakan fiskal demi menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN 2026 diharapkan mencerminkan semangat efisiensi, kolaborasi, dan orientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.