EDITORMEDAN.COM Medan – Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti, menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah tegas terkait dugaan keterlibatan salah satu anggotanya dalam kasus yang kini menjadi perhatian publik. Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat, Fajri Akbar, diduga menghamili seorang pegawai bank. Menanggapi hal ini, Erni menyebut bahwa Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut akan memproses pemanggilan terhadap yang bersangkutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Erni usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut pada Kamis, 22 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif yang ia pimpin akan mengedepankan mekanisme internal dalam menyikapi setiap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota dewan, termasuk dalam kasus yang tengah mencuat ini.
“Karena ini masih sebatas dugaan, kami akan mengikuti mekanisme yang berlaku di DPRD. Prosedurnya melalui Badan Kehormatan Dewan, dan kami akan menunggu laporan resmi dari BKD,” ujar Erni kepada awak media.
Erni juga menekankan bahwa DPRD Sumut tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa adanya proses verifikasi dan klarifikasi. Ia menyebut pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah, mengingat kasus ini belum melalui proses investigasi resmi baik secara hukum maupun secara etik.
Menurut informasi yang beredar, dugaan kehamilan tersebut muncul setelah seorang perempuan yang bekerja sebagai pegawai bank mengaku memiliki hubungan khusus dengan Fajri Akbar. Kabar ini kemudian menyebar luas di media sosial dan menjadi perhatian publik, termasuk sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi perempuan di Sumut.
Pihak BKD sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai jadwal pasti pemanggilan terhadap Fajri Akbar. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa BKD telah mulai mengumpulkan informasi awal dan sedang menyiapkan langkah-langkah pemanggilan dalam waktu dekat.
DPRD Sumut memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Jika terbukti melanggar, anggota dewan dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, kasus ini menjadi ujian penting bagi integritas lembaga legislatif tersebut.
Sementara itu, Fraksi Demokrat di DPRD Sumut belum memberikan pernyataan resmi mengenai posisi mereka dalam menyikapi dugaan yang menimpa kadernya. Namun publik berharap fraksi tersebut bersikap terbuka dan mendukung upaya klarifikasi agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.
Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat sipil meminta agar proses ini tidak berhenti hanya di internal DPRD. Mereka menilai bahwa jika dugaan tersebut terbukti benar, maka Fajri Akbar juga harus bertanggung jawab secara hukum dan sosial, bukan hanya secara etik.
Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) Sumatera Utara menyatakan keprihatinannya atas dugaan ini. Mereka mendesak agar DPRD Sumut dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk memberikan perlindungan terhadap korban jika benar adanya.
Menanggapi tekanan publik tersebut, Erni Ariyanti kembali menegaskan bahwa DPRD Sumut tidak akan menutup-nutupi persoalan ini. “Kami ingin menjaga integritas lembaga, maka semua proses harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, DPRD Sumut telah memperkuat peran BKD sebagai lembaga pengawasan internal terhadap perilaku dan integritas anggota dewan. Langkah ini menjadi penting dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.
Kasus ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa lembaga legislatif di daerah benar-benar berkomitmen pada etika, transparansi, dan tanggung jawab publik. Penanganan yang tegas dan transparan akan menjadi cerminan keseriusan DPRD dalam menjaga marwah lembaga.
Hingga kini, Fajri Akbar belum memberikan klarifikasi secara langsung kepada media. Publik menanti pernyataan resminya, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait duduk perkara kasus ini.
Dalam waktu dekat, hasil awal dari investigasi internal BKD akan sangat menentukan langkah lanjutan DPRD Sumut. Apakah akan diteruskan ke ranah hukum atau diselesaikan melalui mekanisme etik, semua akan bergantung pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan mendalam tersebut.