EDITORMEDAN.COM – Polemik mengenai tunjangan rumah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) senilai Rp40 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Namun, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanto Sitorus, memilih untuk tidak banyak berkomentar ketika dimintai tanggapan.
Peristiwa itu terjadi usai Erni menghadiri kegiatan pembagian sembako yang digelar TNI di Lapangan Benteng, Medan, Rabu (10/9/2025). Awak media yang sudah menunggu mencoba menggali pandangan Erni terkait wacana penghapusan tunjangan tersebut.
Sayangnya, Erni tidak memberikan jawaban panjang. Ia hanya menepis pertanyaan dan langsung meninggalkan lokasi. “O, itu nggak di sini ya kita mau,” ucapnya singkat, sebelum berjalan menuju kendaraan dinasnya.
Sikap bungkam Erni memunculkan beragam interpretasi. Sebagian pihak menilai, diamnya Ketua DPRD menunjukkan bahwa isu tunjangan ini memang cukup sensitif dan berpotensi menimbulkan polemik yang lebih besar di tengah masyarakat.
Seperti diketahui, tunjangan rumah sebesar Rp40 juta per bulan yang diterima anggota DPRD Sumut ramai diperbincangkan karena dinilai terlalu besar dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Aktivis mahasiswa hingga organisasi masyarakat sipil bahkan telah menyuarakan agar fasilitas itu ditinjau ulang. Mereka menilai, penggunaan anggaran sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Beberapa tokoh akademisi juga menyoroti bahwa tunjangan rumah anggota dewan seharusnya didasarkan pada kebutuhan wajar, bukan sekadar angka yang menimbulkan kesenjangan dengan masyarakat umum.
Di sisi lain, sebagian anggota DPRD Sumut beralasan bahwa tunjangan tersebut sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, narasi ini tidak serta-merta meredam kritik publik.
Masyarakat masih mempertanyakan relevansi tunjangan yang dianggap fantastis, terlebih di tengah isu kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan tingginya biaya pendidikan di Sumut.
Sementara itu, beberapa pengamat politik menyebutkan bahwa sikap Ketua DPRD yang memilih bungkam mungkin merupakan strategi politik. Dengan tidak berkomentar, ia mencoba meredam eskalasi isu agar tidak melebar di ruang publik.
Meski demikian, publik tetap berharap ada keterbukaan dan transparansi dari para pemegang jabatan legislatif. “Justru dengan diam, akan semakin banyak spekulasi yang muncul. Lebih baik dijelaskan secara terbuka,” ujar seorang pengamat kebijakan publik dari Medan.
Isu tunjangan rumah ini pun diprediksi akan terus bergulir, mengingat tekanan dari masyarakat sipil semakin kuat. Apalagi, belakangan tuntutan penghapusan tunjangan juga dibawa mahasiswa dalam aksi unjuk rasa ke DPRD Sumut.
Pemerhati anggaran daerah menilai bahwa DPRD seharusnya memberi contoh dalam hal efisiensi penggunaan APBD. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih percaya bahwa wakil rakyat benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Ketua DPRD Sumut mengenai langkah yang akan diambil terkait wacana evaluasi tunjangan. Semua masih menunggu sikap lembaga legislatif tersebut dalam menanggapi tekanan publik.
Jika polemik ini tidak segera ditangani dengan baik, dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD. Keterbukaan informasi dan komunikasi publik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan itu.