EDITORMEDAN.COM – Banjir besar yang melanda Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, tidak hanya memutus akses dan merendam permukiman, tetapi juga memunculkan fenomena baru: mahalnya tarif sewa sampan di tengah situasi darurat.
Minimnya perahu karet dari pemerintah membuat sebagian warga memanfaatkan sampan pribadi untuk disewakan kepada korban banjir. Namun, tarif yang dipatok mencapai ratusan ribu rupiah hingga mendekati Rp1 juta per perjalanan.
Sampan-sampan ini menjadi satu-satunya alat transportasi yang bisa digunakan untuk membawa warga keluar dari rumah mereka yang sudah terendam air setinggi paha hingga seleher orang dewasa.
Banyak korban banjir, terutama yang tinggal di area terdalam, tidak memiliki pilihan lain selain membayar berapa pun tarif yang diminta agar dapat menyelamatkan keluarga mereka.
Salah satunya adalah Hidayat, warga yang datang dari Jakarta khusus untuk mengevakuasi keluarganya di Tanjungpura. Ia mengaku harus mengeluarkan hampir Rp1 juta hanya untuk menyewa sampan.
Menurut Hidayat, biaya tersebut sangat memberatkan, terutama di tengah situasi darurat yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sarana keselamatan.
“Kenapa pemerintah tidak menyediakan perahu karet? Ini sangat aneh,” ujar Hidayat dengan nada kesal saat ditemui pada Selasa (2/12).
Kondisi ini memicu banyak keluhan dari warga lain yang juga merasa tidak punya pilihan selain membayar tarif tinggi demi bisa mengungsi ke lokasi lebih aman.
Di beberapa titik banjir, terlihat antrean warga yang menunggu sampan kosong untuk mengevakuasi anggota keluarga yang sakit, lansia, maupun anak-anak.
Sementara itu, pemilik sampan berdalih bahwa tingginya biaya disebabkan risiko besar yang mereka hadapi, termasuk arus deras dan potensi kerusakan pada sampan.
Namun, sebagian warga menilai tarif tersebut tetap tidak wajar, mengingat situasi yang sedang kritis dan banyak warga kehilangan penghasilan akibat banjir.
Ketidaktersediaan perahu karet juga menimbulkan pertanyaan terkait kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
Beberapa warga menyebut bahwa sejak banjir mulai naik, belum terlihat adanya distribusi perahu karet secara merata ke seluruh titik terdampak.
BPBD setempat disebut sudah menurunkan perahu, tetapi jumlahnya dianggap tidak mencukupi untuk menjangkau wilayah banjir yang luas dan padat penduduk.
Akibatnya, warga di beberapa lingkungan hanya mengandalkan sampan milik nelayan yang biasanya digunakan untuk melaut atau mencari ikan di sungai.
Tarif sewa yang tinggi bukan hanya berdampak pada warga miskin, tetapi juga keluarga yang harus berulang kali bolak-balik mengevakuasi barang atau anggota keluarga.
Beberapa warga bahkan terpaksa menggadaikan barang berharga agar dapat membayar biaya sewa sampan yang melonjak tajam tersebut.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kondisi banjir di Tanjungpura bukan hanya bencana alam, tetapi juga memunculkan persoalan sosial dan ekonomi yang menambah beban warga.
Warga berharap pemerintah daerah segera mengirim lebih banyak perahu karet agar tidak ada lagi korban banjir yang harus membayar mahal hanya untuk menyelamatkan diri.
Hingga Rabu pagi, air di beberapa titik Tanjungpura belum menunjukkan tanda-tanda surut, sehingga kebutuhan transportasi air darurat masih sangat tinggi.