EDITORMEDAN.COM – Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan seorang anggota DPRD Medan kembali menjadi sorotan publik. Hingga kini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) belum menetapkan tersangka, memicu kritik dari pihak korban.
Kuasa hukum korban, Fauzi, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambatnya penanganan perkara tersebut. Ia menilai tidak ada perkembangan berarti sejak laporan disampaikan.
Menurutnya, jaksa yang menangani kasus belum menunjukkan langkah konkret. Salah satunya adalah tidak adanya penetapan tersangka meski pemeriksaan sudah dilakukan.
Fauzi menyebut kliennya merasa dirugikan karena proses hukum berjalan lambat. Padahal, kasus ini melibatkan tindakan pemerasan yang merugikan seorang pengusaha biliar.
Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut sudah ditangani Kejatisu sejak beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, perkembangan signifikan belum terlihat.
Dalam keterangannya, Fauzi menyoroti keberanian Kepala Kejatisu, Harly Siregar. Ia menilai pimpinan kejaksaan tersebut tidak tegas dalam mengambil keputusan.
Menurutnya, dengan bukti dan pemeriksaan yang telah dilakukan, seharusnya ada langkah tegas berupa penetapan tersangka. Ia menilai kasus ini tidak seharusnya berlarut-larut.
Fauzi mendesak Kejatisu menunjukkan sikap profesional bagi penegakan hukum di Sumatera Utara. Keterlambatan ini dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Ia menilai bahwa penuntasan kasus pemerasan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum. Ketidakjelasan kasus dapat menimbulkan spekulasi.
Kuasa hukum korban juga menegaskan bahwa kliennya membutuhkan kepastian hukum. Ia meminta jaksa tidak memperlambat proses tanpa alasan yang kuat.
Menurut Fauzi, pemeriksaan terhadap anggota DPRD yang dilaporkan telah dilakukan beberapa waktu lalu. Hal ini membuat publik mempertanyakan alasan belum adanya penetapan tersangka.
Kasus dugaan pemerasan ini disebut melibatkan seorang anggota legislatif yang memiliki jabatan publik. Oleh karena itu, proses hukum yang transparan sangat diperlukan.
Fauzi menyampaikan harapannya agar Kejatisu bergerak cepat dan menunjukkan keberanian. Menurutnya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Ia juga menambahkan bahwa lambatnya proses dapat menciptakan ruang bagi intervensi. Hal inilah yang menurutnya perlu dihindari dengan langkah tegas kejaksaan.
Di sisi lain, masyarakat juga mulai menyoroti perkembangan kasus tersebut. Banyak yang menilai lambatnya proses hukum dapat menurunkan kredibilitas lembaga.
Fauzi menegaskan bahwa korban telah bekerja sama dengan penyidik dan memberikan seluruh keterangan yang diperlukan. Karena itu tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk menunda keputusan.
Ia berharap Kajatisu segera bersikap objektif dan profesional. Apapun hasilnya, keputusan harus berdasarkan fakta dan bukti yang telah dikumpulkan.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan pejabat publik. Kepastian hukum menjadi kebutuhan semua pihak.
Dengan semakin kuatnya desakan, publik kini menantikan langkah resmi dari Kejatisu. Penetapan tersangka dianggap sebagai langkah awal untuk memberi keadilan bagi korban.
Hingga kini, Kejatisu belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Publik pun menunggu apakah kasus ini akan berlanjut ke tahap berikutnya.