EDITORMEDAN.COM – Konflik kepemilikan gedung Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) Al Washliyah Petumbukan, Kabupaten Deli Serdang, memicu keprihatinan publik setelah ratusan siswa terpaksa belajar di tepi jalan. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan III Deli Serdang, Hariyanto, angkat bicara dan menyampaikan keprihatinannya atas dampak sosial yang ditimbulkan dari penyegelan fasilitas pendidikan tersebut.
Dalam wawancara dengan wartawan pada Selasa, 15 Juli 2025, Hariyanto menyatakan bahwa konflik seperti ini tidak boleh sampai mengorbankan hak-hak dasar siswa, terutama hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ia menegaskan bahwa urusan administratif dan kepemilikan aset tidak seharusnya mengganggu proses belajar-mengajar.
“Saya belum mengikuti terlalu jauh persoalannya. Tapi yang pasti, kita sangat menyesalkan karena masyarakat dan siswa jadi korban,” ujar Hariyanto. Ia menyampaikan bahwa masalah ini harus segera ditangani secara adil dan cepat agar para siswa tidak terus menjadi pihak yang dirugikan.
Hariyanto juga mengingatkan bahwa pendidikan adalah urusan bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak yayasan. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan pendekatan dialogis harus dikedepankan untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, membiarkan siswa belajar di jalanan merupakan bentuk pembiaran terhadap pelanggaran hak anak.
Konflik ini bermula dari sengketa aset antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan pihak yayasan pengelola sekolah. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa gedung sekolah yang digunakan selama bertahun-tahun ternyata berada dalam sengketa kepemilikan, yang kemudian berujung pada penyegelan gedung oleh pihak pemerintah daerah.
Penyegelan tersebut membuat proses belajar terganggu secara signifikan. Siswa-siswi MTs Al Washliyah Petumbukan kini harus menjalani kegiatan belajar mengajar di bawah terik matahari, beralaskan tikar di pinggir jalan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan belajar, tetapi juga membahayakan keselamatan mereka.
Hariyanto meminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera duduk bersama dengan pihak yayasan untuk mencari solusi terbaik. Ia menilai bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup, melainkan harus ada kemauan politik dan empati terhadap masa depan anak-anak bangsa.
“Kalau ada konflik aset, silakan diselesaikan secara hukum. Tapi selama proses itu berjalan, jangan sampai sekolah disegel dan siswa tidak bisa belajar. Ini jelas tidak manusiawi,” tambahnya.
Sebagai anggota legislatif, Hariyanto mengaku akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait di DPRD Sumut untuk menindaklanjuti persoalan ini. Ia juga berharap Gubernur Sumatera Utara dapat turun tangan memberikan mediasi, agar permasalahan tidak terus berlarut dan mencoreng wajah pendidikan di daerah.
Tak hanya itu, ia juga mendorong agar Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Agama turut mengambil bagian dalam penyelesaian konflik ini. Sebab, madrasah termasuk dalam sistem pendidikan formal yang berada di bawah pengawasan Kementerian Agama. Dengan keterlibatan banyak pihak, diharapkan solusi yang adil dan menyeluruh bisa segera tercapai.
Kondisi ini memunculkan reaksi dari masyarakat luas yang turut menyayangkan terjadinya penyegelan fasilitas pendidikan. Sejumlah tokoh masyarakat bahkan menyatakan siap menjadi mediator antara pemerintah dan yayasan demi menyelamatkan pendidikan anak-anak.
Hariyanto pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menyuarakan kepedulian terhadap pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak boleh menjadi korban dari tarik-menarik kepentingan antara dua lembaga atau institusi.
“Kalau ini terus dibiarkan, generasi muda kita akan kehilangan semangat dan motivasi untuk sekolah. Kita harus berdiri bersama mereka, memberikan dukungan agar semangat belajar tetap menyala,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Hariyanto berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi pemerintah dan pengelola sekolah di seluruh daerah agar lebih transparan dan tertib dalam hal administrasi aset pendidikan. Ia menekankan bahwa dunia pendidikan harus bebas dari konflik, dan harus selalu dijaga sebagai ruang suci bagi pembentukan karakter generasi bangsa.
Dengan meningkatnya perhatian publik dan desakan dari berbagai pihak, diharapkan konflik penyegelan MTs Al Washliyah Petumbukan segera menemukan titik terang. Prioritas utama harus tetap pada kepentingan anak-anak sebagai penerus bangsa yang berhak mendapatkan pendidikan yang aman, layak, dan bermartabat.