NEWMEDAN.COM – Kasus banjir besar yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara kembali memunculkan sorotan terhadap aktivitas industri di kawasan hutan.
Kementerian Kehutanan menyampaikan bahwa terdapat indikasi kuat keterlibatan 12 perusahaan dalam kerusakan hutan yang diduga memperparah bencana tersebut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan temuan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Menurutnya, kementerian telah melakukan analisis mendalam terhadap wilayah hutan yang terdampak banjir.
Dari hasil penelusuran itu, terdapat pola kerusakan yang mengarah pada praktik pembalakan di area yang seharusnya dilindungi.
“Penegakan hukum terhadap 12 subyek hukum itu akan segera dilakukan,” tegas Raja Juli.
Ia menjelaskan bahwa temuan tersebut berasal dari pemeriksaan citra satelit, laporan lapangan, hingga aduan masyarakat setempat.
Kerusakan hutan tersebut termasuk pembukaan lahan besar-besaran, penebangan tidak berizin, dan pelanggaran batas area konsesi.
Kondisi ini membuat penyerapan air berkurang drastis ketika hujan deras mengguyur kawasan Sumatera Utara.
Akibatnya, aliran air hujan langsung mengalir ke permukiman tanpa ada penahan alami, sehingga memicu banjir dan banjir bandang.
Raja Juli menegaskan bahwa pihaknya tidak akan kompromi terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan pengelolaan hutan.
Kementerian Kehutanan kini sedang menyusun langkah penegakan hukum bersama aparat penegak hukum dan aparat pengawasan internal.
Pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap dokumen perusahaan maupun aktivitas fisik di lapangan.
Jika terbukti melakukan perusakan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif, pencabutan izin, hingga pidana lingkungan hidup.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi IV meminta pemerintah lebih tegas dalam mengawasi perusahaan yang beroperasi di hutan lindung.
Mereka menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama meningkatnya risiko bencana di sejumlah provinsi.
Selain itu, pemerintah diminta mempercepat rehabilitasi hutan melalui program penghijauan nasional.
Kementerian berkomitmen untuk memperbaiki kawasan hutan yang rusak agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Raja Juli juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.
Ia berharap proses hukum yang akan ditempuh terhadap perusahaan terindikasi bisa menjadi efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan lainnya.