EDITORMEDAN.COM – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus memperluas penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan delapan perusahaan yang dianggap berpotensi memperburuk kondisi lingkungan hingga memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Pemerintah pusat menegaskan bahwa proses verifikasi terhadap seluruh perusahaan dilakukan secara ketat dan berlapis.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLH, Yulia Suryanti, menyampaikan bahwa tim di bawah Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) kini bergerak aktif mengumpulkan data dan bukti lapangan. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan awal yang mengindikasikan adanya aktivitas badan usaha yang diduga melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan.
Menurut Yulia, tahapan verifikasi yang dilakukan tim Gakkum meliputi penelusuran administrasi, audit dokumen perizinan, serta pemeriksaan operasional perusahaan pada daerah-daerah yang terdampak bencana. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya di tingkat kantor, tetapi juga langsung pada lokasi operasional perusahaan.
KLH menilai bahwa pengumpulan data primer menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan apakah benar terdapat hubungan antara aktivitas perusahaan dan kerusakan ekosistem yang terjadi. Data primer mencakup pemetaan kondisi tata guna lahan, jejak deforestasi, hingga perubahan alur sungai di sekitar wilayah perusahaan.
Selain itu, data sekunder berupa dokumen-kegiatan usaha, laporan analisis dampak lingkungan (Amdal), serta laporan pemantauan rutin perusahaan juga tengah ditelaah. KLH ingin memastikan apakah setiap perusahaan telah menjalankan kewajiban sesuai aturan.
Yulia mengatakan, proses verifikasi dilakukan secara berlapis untuk mencegah kemungkinan kesalahan kesimpulan. Setiap temuan harus melewati beberapa tahap analisis sebelum dapat dinyatakan valid sebagai bukti awal pelanggaran.
Tidak hanya mengandalkan data administratif, KLH juga menurunkan tim yang melakukan klarifikasi langsung kepada pihak manajemen perusahaan. Pertanyaan diberikan terkait pola aktivitas usaha, sistem pengelolaan lingkungan, serta mitigasi yang selama ini dilakukan.
Selain perusahaan, pemerintah daerah setempat juga dilibatkan karena memiliki dokumen dan informasi mengenai perizinan serta riwayat aktivitas perusahaan. Kolaborasi ini penting agar seluruh data yang dikumpulkan saling mendukung dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi.
Yulia menegaskan bahwa kementeriannya tidak ingin tergesa-gesa membuat kesimpulan tanpa data yang kuat. Oleh karena itu, proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemantauan dampak jangka panjang di daerah yang mengalami bencana.
KLH juga memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran seperti pembukaan lahan tanpa izin, pengabaian reklamasi, perubahan fungsi kawasan, serta kerusakan hutan yang dapat memperparah banjir dan longsor. Dugaan ini muncul dari berbagai laporan masyarakat dan hasil pencitraan satelit.
Temuan awal menunjukkan adanya perubahan signifikan pada tutupan lahan di beberapa daerah yang berdekatan dengan operasional perusahaan. Perubahan tersebut diduga menyebabkan hilangnya resapan air sehingga aliran permukaan meningkat drastis ketika hujan deras terjadi.
Tim Gakkum juga memastikan apakah perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam Amdal, termasuk kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan. Ketidakpatuhan terhadap poin tersebut dapat berkontribusi terhadap bencana ekologis.
Selama proses ini berjalan, KLH berkomitmen menyampaikan perkembangan secara berkala kepada publik. Transparansi menjadi salah satu prinsip kerja kementerian dalam menangani isu lingkungan.
Pemerintah menegaskan bahwa jika dari hasil verifikasi ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran, maka tindakan hukum akan segera dijalankan. Sanksi dapat berupa administratif, denda, hingga tuntutan pidana sesuai tingkat pelanggaran.
Yulia menuturkan bahwa langkah ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah bencana serupa terjadi kembali di masa mendatang. Pengelolaan lingkungan yang buruk selalu meninggalkan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Masyarakat Sumatera Utara diharapkan tetap tenang namun waspada sambil menunggu hasil resmi penyelidikan. KLH berkomitmen menindak tegas siapapun yang terbukti merusak lingkungan.
KLH juga mengimbau masyarakat dan organisasi lingkungan untuk terus memberikan informasi terkait aktivitas perusahaan yang dianggap mencurigakan. Laporan masyarakat dapat mempercepat proses verifikasi di lapangan.
Dengan intensitas curah hujan yang masih tinggi dan kondisi wilayah yang rawan banjir, pemerintah menilai penyelidikan ini sebagai langkah strategis untuk mencegah kerusakan lebih besar di kemudian hari.
KLH memastikan bahwa proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa intervensi. Kementerian menegaskan kembali komitmen menjaga kelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.