Editormedan.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 0% pada tahun 2026. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan melakukan berbagai upaya strategis, termasuk pemberdayaan ekonomi dan evaluasi program bantuan sosial (bansos).
Dalam kunjungannya ke Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, pada Minggu (23/3/2025), Gus Ipul menyampaikan bahwa masyarakat miskin ekstrem akan segera tergraduasi atau tidak lagi bergantung pada bansos. Menurutnya, bantuan sosial harus menjadi solusi sementara, bukan ketergantungan jangka panjang.
“Kami ingin memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, bukan sekadar memberi bantuan yang sifatnya sementara. Maka dari itu, kita dorong mereka agar bisa mandiri secara ekonomi,” ujar Gus Ipul kepada wartawan.
Pemerintah akan menggencarkan program-program yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan akses pekerjaan bagi masyarakat miskin ekstrem. Beberapa di antaranya adalah pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, serta pendampingan usaha kecil dan menengah (UMKM).
Selain itu, Mensos menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan target ini. Sinergi berbagai pihak diperlukan agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Salah satu langkah yang sedang kami lakukan adalah memastikan data penerima bansos lebih akurat. Dengan begitu, bantuan yang diberikan benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Kemiskinan ekstrem sendiri didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang hidup dengan penghasilan di bawah Rp11.633 per hari per kapita, sesuai dengan standar Bank Dunia. Di Indonesia, jumlah masyarakat dalam kategori ini masih cukup signifikan, meskipun telah terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Gus Ipul, salah satu tantangan terbesar dalam pengentasan kemiskinan ekstrem adalah menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong investasi di sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Program bantuan pangan, bantuan langsung tunai (BLT), dan program keluarga harapan (PKH) tetap akan berjalan, namun dengan pendekatan yang lebih terarah. Tujuannya adalah agar penerima manfaat dapat bertransisi dari penerima bantuan menjadi individu yang mandiri secara ekonomi.
Di beberapa daerah, pemerintah mulai menguji model pendampingan usaha bagi keluarga miskin ekstrem. Model ini memungkinkan penerima bansos untuk mendapatkan pelatihan usaha sekaligus pendampingan agar bisnis mereka berkembang dan menghasilkan pendapatan yang stabil.
Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah juga akan memperketat pengawasan dalam penyaluran bansos. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebocoran anggaran serta memastikan bantuan sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan.
“Kami tidak ingin ada penyalahgunaan atau ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan sosial. Oleh karena itu, pengawasan dan transparansi akan terus ditingkatkan,” katanya.
Target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dinilai ambisius, tetapi bukan tidak mungkin untuk dicapai. Beberapa daerah yang sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan akan dijadikan model untuk diterapkan di wilayah lain.
Di sisi lain, Gus Ipul mengingatkan bahwa masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan, baik dengan mengikuti program pelatihan yang tersedia maupun memanfaatkan bantuan yang diberikan secara produktif.
Ke depan, pemerintah akan terus mengevaluasi program yang berjalan serta melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan target Indonesia bebas kemiskinan ekstrem pada 2026 dapat terwujud.