KOTA MEDAN – Komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat jaring pengaman sosial kembali ditegaskan melalui peluncuran program Upgrade New Empowering Kepala Lingkungan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut diluncurkan langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, pada Rabu (25/2/2026). Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Central Medan dan dihadiri sejumlah pejabat serta perwakilan instansi terkait. Program ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Medan menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja informal. Menurutnya, kelompok pekerja ini sering kali belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai. Padahal, mereka memiliki risiko kerja yang tidak kalah besar dibanding pekerja formal. Oleh sebab itu, intervensi pemerintah dinilai sangat diperlukan.
Program Upgrade New Empowering difokuskan pada pemberdayaan kepala lingkungan dan OPD sebagai ujung tombak pendataan. Kepala lingkungan dinilai memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi pekerja informal di wilayah masing-masing. Data yang akurat menjadi kunci keberhasilan program perlindungan ini. Dengan pendataan yang tepat, cakupan kepesertaan dapat diperluas.
Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Perlindungan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi pekerja informal dan keluarganya. Ketika terjadi risiko kerja, peserta akan memperoleh manfaat sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi bagian dari upaya mencegah munculnya keluarga miskin baru.
Pemerintah Kota Medan menilai bahwa penguatan jaring pengaman sosial harus dilakukan secara kolaboratif. Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga jaminan sosial menjadi kunci keberlanjutan program. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan. Kesadaran untuk menjadi peserta jaminan sosial perlu terus ditingkatkan.
Dalam peluncuran program tersebut, sejumlah kepala OPD turut menyatakan dukungan. Mereka berkomitmen mengintegrasikan program ini dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Pendekatan lintas sektor diharapkan mampu mempercepat realisasi target kepesertaan. Dengan dukungan menyeluruh, program dapat berjalan optimal.
Wali Kota Medan menekankan bahwa perlindungan sosial merupakan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, pemerintah juga memperhatikan aspek kesejahteraan sosial. Perlindungan bagi pekerja informal menjadi salah satu prioritas. Upaya ini sejalan dengan visi kota yang inklusif dan berkeadilan.
Selain memberikan perlindungan, program ini juga mendorong peningkatan literasi jaminan sosial di tingkat lingkungan. Kepala lingkungan diharapkan mampu menjadi agen edukasi bagi warganya. Sosialisasi akan dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan. Pendekatan langsung dinilai lebih efektif dalam menjangkau masyarakat.
BPJS Ketenagakerjaan menyambut baik inisiatif Pemerintah Kota Medan. Lembaga tersebut menegaskan komitmennya memberikan pelayanan terbaik bagi peserta. Sistem administrasi dan klaim akan dipermudah agar manfaat dapat diterima dengan cepat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pelayanan.
Program ini juga dipandang sebagai langkah preventif dalam menekan angka kemiskinan. Risiko kecelakaan kerja atau kematian pencari nafkah kerap menjadi pemicu turunnya kondisi ekonomi keluarga. Dengan adanya jaminan sosial, dampak tersebut dapat diminimalkan. Perlindungan ini menjadi bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat.
Peluncuran program di Hotel Grand Central Medan turut dihadiri perwakilan kecamatan dan tokoh masyarakat. Antusiasme peserta menunjukkan dukungan luas terhadap kebijakan ini. Pemerintah berharap sinergi yang terbangun dapat terus diperkuat. Kolaborasi menjadi fondasi utama keberhasilan program.
Ke depan, Pemerintah Kota Medan akan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi program. Monitoring diperlukan untuk memastikan cakupan perlindungan terus meningkat. Data kepesertaan akan menjadi indikator keberhasilan. Jika diperlukan, kebijakan dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Wali Kota Medan juga mengajak dunia usaha untuk mendukung perluasan perlindungan sosial. Kolaborasi dengan sektor swasta dinilai dapat mempercepat pencapaian target. Pemerintah membuka ruang kerja sama dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan. Sinergi multipihak menjadi kekuatan utama.
Melalui peluncuran Upgrade New Empowering, Pemko Medan ingin memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal dalam akses jaminan sosial. Perlindungan bagi pekerja informal menjadi prioritas dalam kebijakan sosial daerah. Program ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan stabilitas ekonomi keluarga. Dengan langkah ini, risiko munculnya keluarga miskin baru dapat ditekan.
Komitmen yang ditegaskan dalam peluncuran program tersebut mencerminkan perhatian serius terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Medan berupaya menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung pada warga. Dengan perlindungan sosial yang lebih luas, pembangunan kota diharapkan semakin inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci menuju kesejahteraan bersama.