MEDAN – Pemerintah Kota Medan resmi menerbitkan kebijakan baru terkait sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui skema Work From Home (WFH). Kebijakan ini mulai berlaku pada 10 April 2026.
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya penyesuaian sistem kerja yang lebih fleksibel dan efisien di lingkungan pemerintahan daerah.
Melalui surat edaran yang diterbitkan, Pemko Medan mengatur mekanisme pelaksanaan WFH agar tetap selaras dengan kebutuhan pelayanan publik.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, efisiensi kerja menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan sistem ini. ASN diharapkan tetap produktif meskipun bekerja dari luar kantor.
Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bagian dari adaptasi terhadap perkembangan sistem kerja modern yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi.
Pemko Medan memastikan bahwa setiap perangkat daerah akan melakukan penyesuaian tugas sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja.
Beberapa layanan yang bersifat langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan berjalan secara normal dengan sistem kerja bergantian atau hybrid.
Pengawasan terhadap kinerja ASN juga akan tetap dilakukan secara ketat. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan WFH tidak disalahgunakan.
Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Sistem pelaporan dan koordinasi dilakukan secara daring.
Selain meningkatkan efisiensi, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi beban operasional serta mobilitas pegawai.
Langkah ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama terkait efektivitas pelayanan publik selama penerapan WFH.
Pemko Medan menegaskan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut. Evaluasi ini penting untuk melihat dampak dan efektivitasnya.
ASN juga diimbau untuk tetap menjaga disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, meskipun tidak bekerja dari kantor.
Dengan diterapkannya kebijakan WFH ini, diharapkan kinerja pemerintahan tetap optimal sekaligus mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman yang semakin dinamis dan berbasis digital.