EDITORMEDAN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi di daerah. Langkah-langkah strategis dilakukan dengan memastikan ketersediaan pasokan pangan yang cukup hingga akhir tahun 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan bagian penting dari kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, kestabilan harga pangan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya diwarnai peningkatan konsumsi.
“Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk memastikan pasokan bahan pokok aman hingga akhir tahun. Semua pihak harus bersinergi agar inflasi tetap terkendali,” ujar Togap usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (13/10/2025).
Rapat tersebut juga dirangkai dengan pembahasan mengenai kebersihan dan kesehatan dalam pengelolaan hewan ternak untuk pangan, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang sedang dijalankan pemerintah pusat.
Togap menjelaskan, salah satu langkah yang kini ditekankan adalah memperkuat rantai distribusi pangan dari produsen ke konsumen agar tidak terjadi penumpukan barang di gudang yang bisa memicu lonjakan harga.
“Distribusi harus lancar. Kita tidak ingin ada hambatan yang menyebabkan harga naik hanya karena masalah logistik,” katanya menegaskan.
Selain itu, Pemprov Sumut juga berupaya menjaga ketersediaan komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula pasir, cabai, dan bawang merah. Pemantauan dilakukan secara rutin bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Kita punya TPID yang aktif turun ke lapangan untuk mengecek harga dan stok barang. Jika ada daerah yang mengalami kekurangan pasokan, segera kita bantu distribusinya,” ujar Togap.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas pentingnya menjaga kesehatan hewan ternak agar bahan pangan asal hewani yang dikonsumsi masyarakat tetap aman dan layak. Pemprov juga menekankan pengawasan di rumah potong hewan dan pasar tradisional.
Menurut Togap, kualitas pangan hewani memiliki pengaruh besar terhadap keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta dinas terkait memperketat standar kebersihan dan pemeriksaan hewan sebelum dipotong.
“Kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya cukup pangan, tapi juga mendapatkan pangan yang sehat dan aman dikonsumsi,” tambahnya.
Terkait dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, Pemprov Sumut memastikan akan terus memberikan kontribusi terutama dalam penyediaan lahan dan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.
Program tersebut dinilai dapat memberikan efek ekonomi ganda, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga membuka lapangan kerja di sektor konstruksi dan bahan bangunan.
Selain menjaga stabilitas harga pangan, Togap juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Semua pihak punya peran. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pedagang, distributor, dan konsumen juga harus ikut menjaga stabilitas dengan tidak menimbun atau melakukan spekulasi harga,” ujarnya.
Dengan berbagai upaya ini, Pemprov Sumut optimistis mampu menekan angka inflasi daerah di bawah rata-rata nasional, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi hingga memasuki tahun 2026 mendatang.