Editormedan.com – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, akhirnya angkat bicara terkait penonaktifan sementara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Mulyadi Simatupang. Keputusan ini sempat mengejutkan banyak pihak, terutama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, Bobby memastikan bahwa langkah ini diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai prosedur.
Dalam keterangannya kepada media di Kota Binjai, Senin (21/4/2025), Bobby menjelaskan bahwa salah satu tindakan yang menjadi pemicu penonaktifan Mulyadi adalah pengiriman rekaman percakapan ke grup resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurut Bobby, tindakan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat pemerintahan.
“Dia mengirim rekaman percakapan di grup resmi pemerintah. Itu tidak etis dan tidak sesuai dengan norma sebagai seorang pejabat,” ujar Bobby Nasution dengan tegas. Meski begitu, Bobby memilih untuk tidak mengungkapkan secara rinci isi rekaman tersebut kepada publik.
Isu yang berkembang menyebutkan bahwa rekaman percakapan yang dikirimkan Mulyadi diduga mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap Bobby Nasution selaku Gubernur. Dugaan ini semakin memperkuat alasan penonaktifan sementara terhadap Mulyadi Simatupang.
Inspektur Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa penonaktifan ini dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan, salah satunya terkait dengan dugaan pencemaran nama baik pimpinan. “Yang pertama, pencemaran nama baik pimpinan. Tapi ada beberapa hal lain juga yang menjadi pertimbangan,” jelas Sulaiman pada Jumat (18/4/2025).
Penonaktifan sementara ini disebut sebagai langkah preventif untuk menjaga suasana kerja tetap kondusif dan mencegah polemik yang lebih besar di lingkungan birokrasi Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumut menginginkan agar seluruh proses investigasi dan klarifikasi bisa berjalan tanpa tekanan dan intervensi dari pihak mana pun.
Kabar penonaktifan Mulyadi menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pegawai negeri sipil dan masyarakat. Ada yang menyayangkan tindakan tersebut, namun tak sedikit pula yang mendukung langkah tegas Gubernur Bobby sebagai bentuk penegakan disiplin dan etika birokrasi.
Mulyadi sendiri hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi kepada media. Ia masih menunggu proses klarifikasi internal yang tengah berlangsung. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Mulyadi merasa terkejut dengan keputusan tersebut dan siap memberikan penjelasan jika diminta.
Sementara itu, posisi Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut untuk sementara waktu diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penunjukan Plt ini dilakukan agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Indra Fadli, menilai bahwa tindakan yang dilakukan Bobby merupakan bentuk ketegasan kepala daerah dalam menjaga integritas pemerintahan. “Seorang pejabat publik harus menjaga etika dan perilaku, apalagi di ruang-ruang resmi pemerintahan. Jika benar mengandung pencemaran nama baik, maka ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi bisa masuk ranah hukum,” katanya.
Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya agar lebih berhati-hati dalam bertindak, terutama di era digital yang memungkinkan penyebaran informasi dengan sangat cepat. “Transparansi dan komunikasi itu penting, tapi harus tetap dijaga dalam koridor yang benar,” tambahnya.
Masyarakat juga mulai memberikan tanggapan di media sosial terkait isu ini. Sebagian besar menuntut agar isi rekaman percakapan tersebut diungkap ke publik agar tidak menimbulkan fitnah dan spekulasi yang berlebihan. Namun, sebagian lainnya menghargai keputusan untuk menjaga kerahasiaan demi kepentingan pemeriksaan internal.
DPRD Sumut pun mulai meminta klarifikasi dari pihak Pemprov terkait kasus ini. Beberapa anggota dewan meminta agar semua proses dilakukan secara transparan dan objektif, serta memastikan bahwa keputusan penonaktifan tidak bersifat politis atau subjektif semata.
Seiring dengan berjalannya proses investigasi, publik kini menanti bagaimana kelanjutan nasib Mulyadi Simatupang. Apakah ia akan dikembalikan ke posisinya setelah proses selesai, ataukah justru akan diberhentikan secara permanen. Yang jelas, kasus ini telah membuka kembali pentingnya integritas dan etika dalam tubuh pemerintahan daerah.
Dengan kasus ini, Bobby Nasution kembali menunjukkan gaya kepemimpinannya yang tegas dalam menegakkan disiplin di jajaran pemerintahannya. Ia berharap agar para pejabat di bawahnya menjunjung tinggi profesionalisme dan tidak mencampurkan urusan pribadi ke dalam ruang-ruang kerja resmi pemerintahan.