Editormedan.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Marthinus Hukom, pada Senin, 5 Mei 2025, Hinca menyoroti Sumut yang telah lima tahun berturut-turut menempati peringkat tertinggi dalam prevalensi penyalahgunaan narkotika secara nasional.
Pernyataan Hinca tersebut disampaikan dengan nada tegas dan penuh kekhawatiran. Ia menilai bahwa Sumatera Utara sudah berada dalam status darurat narkoba dan mendesak BNN untuk menunjukkan ketegasan dalam menanggulangi persoalan ini. “Saya dari dulu sudah bilang Pak Marthin, BNN bubar atau sangar? Kalau nggak mau bubar, kau sangar, kalau nggak mau sangar, kau bubar,” tegas Hinca dalam forum yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Menurut Hinca, penyalahgunaan narkoba bukan hanya persoalan hukum, tetapi sudah menjadi persoalan sosial yang kompleks dan mengancam masa depan generasi muda. Ia meminta agar BNN benar-benar hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam bentuk kampanye, tetapi juga tindakan nyata yang berdampak langsung terhadap pengurangan kasus narkoba.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan bahwa Sumatera Utara mencatat angka prevalensi tertinggi dalam lima tahun terakhir, mengalahkan provinsi-provinsi lain yang juga menjadi wilayah rawan peredaran narkoba. Kondisi ini, menurut Hinca, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan penindakan di tingkat daerah.
Ia juga menyoroti peran aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus, justru ada indikasi keterlibatan oknum dalam jaringan peredaran narkoba, baik sebagai pelindung maupun bagian dari rantai distribusi. “Kita harus bersihkan institusi ini. Jangan sampai aparat kita jadi bagian dari masalah, bukan solusi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hinca mengapresiasi kinerja Kepala BNN yang baru, Marthinus Hukom, tetapi menekankan bahwa kepemimpinan yang kuat harus dibuktikan dengan langkah-langkah konkret. Ia juga menantang BNN untuk melakukan operasi besar-besaran di Sumut guna memutus jaringan peredaran narkoba yang disebut sudah sangat terorganisir.
Marthinus Hukom dalam tanggapannya menyampaikan bahwa pihaknya sedang memetakan wilayah-wilayah rawan dan menyiapkan strategi terpadu bersama Polri, TNI, serta pemerintah daerah. Ia juga menjanjikan peningkatan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan tikus dan jalur-jalur perbatasan yang kerap digunakan sebagai jalur penyelundupan narkotika.
Meski begitu, Hinca tetap mendesak agar program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba juga diperkuat. Ia menilai bahwa pendekatan represif saja tidak cukup, dan perlu disertai dengan pendekatan humanis untuk memulihkan para pengguna dari ketergantungan.
Hinca juga menyampaikan pentingnya sinergi antara BNN, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Ia mengusulkan agar program pencegahan dimulai sejak usia sekolah melalui kurikulum pendidikan yang memperkenalkan bahaya narkoba secara konsisten dan mendalam.
Dalam beberapa tahun terakhir, Sumatera Utara telah menjadi salah satu pintu masuk utama peredaran narkoba ke wilayah Indonesia bagian barat. Kondisi geografis, termasuk banyaknya jalur laut dan sungai, turut mendukung lemahnya pengawasan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat keamanan dan penegak hukum.
Masyarakat sipil pun mulai menyuarakan keprihatinan yang sama. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang rehabilitasi dan advokasi korban narkoba di Sumut menyambut baik sorotan dari DPR RI. Mereka berharap hal ini tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi dilanjutkan dengan tindakan nyata dan dukungan anggaran yang memadai.
Hinca Pandjaitan juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja BNN daerah, khususnya di Sumut. Ia menilai bahwa keberadaan kantor BNN di daerah seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi narkoba, bukan sekadar formalitas atau pelengkap administratif.
Dalam penutup pernyataannya, Hinca menegaskan bahwa ia akan terus mengawal isu ini melalui jalur legislatif dan siap mendukung kebijakan yang berorientasi pada penanggulangan narkoba secara total. “Kalau tidak sangar, kita akan kalah melawan sindikat narkoba. Ini bukan cuma soal hukum, ini soal menyelamatkan bangsa,” pungkasnya.
Rapat kerja itu pun menjadi momen penting bagi BNN untuk menunjukkan komitmennya dalam perang melawan narkoba. Harapan masyarakat kini tertuju pada sinergi antarinstansi dan keberanian dalam membongkar jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya, termasuk jika harus melibatkan aparat sendiri yang terlibat di dalamnya.