EDITORMEDAN.COM – Wali Kota Medan, Bobby Nasution, merespons cepat keluhan warganet mengenai tarif parkir di RSUD dr. Pirngadi Medan yang viral di media sosial. Usai menunaikan Salat Idul Adha 1445 H di Lapangan Merdeka pada Jumat (6/6/2025), Bobby menyatakan akan segera melakukan verifikasi ulang terkait polemik tarif parkir tersebut.
“Kami akan segera mengecek kebenaran informasi ini. Jika tidak salah, sudah ada klarifikasi dari pengelola parkir. Kemungkinan ini hanya kesalahpahaman informasi,” ujar Bobby Nasution kepada awak media. Pernyataan ini disampaikan menanggapi viralnya keluhan masyarakat tentang tarif parkir yang dianggap tidak wajar di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut.
Menurut penjelasan Wali Kota, tarif parkir harian untuk pengunjung RSUD dr. Pirngadi seharusnya berkisar antara Rp2.000 hingga Rp3.000 saja. Sedangkan tarif Rp60.000 yang ramai diperbincangkan di media sosial ternyata merupakan tarif parkir bulanan yang dikenakan kepada dokter dan pegawai rumah sakit.
Namun sebelumnya, sejumlah dokter dan pegawai RSUD dr. Pirngadi justru menyuarakan keberatan terhadap tarif parkir tersebut. Salah satunya adalah protes yang disampaikan oleh dr. Deni Soeroso melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, dokter spesialis penyakit dalam ini menyatakan tarif parkir tersebut memberatkan tenaga medis.
Polemik ini bermula ketika seorang warganet membagikan pengalamannya tentang tarif parkir di RSUD dr. Pirngadi yang dinilai terlalu tinggi. Unggahan tersebut langsung viral dan memicu diskusi hangat di berbagai platform media sosial, dengan banyak netizen yang menyatakan solidaritas terhadap keluhan tersebut.
Menanggapi hal ini, Dinas Perhubungan Kota Medan segera bergerak melakukan pengecekan lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Medan, Muhammad Arifin, menjelaskan bahwa pihaknya sedang memverifikasi kebenaran informasi yang beredar dan akan memastikan tarif parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kami sedang koordinasi dengan pengelola RSUD untuk memastikan tarif parkir yang diberlakukan. Jika memang ada ketidaksesuaian, kami akan segera melakukan penyesuaian,” jelas Arifin saat dihubungi melalui telepon.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. Pirngadi, dr. H. Muhammad Syafii, M.Kes, memberikan penjelasan resmi terkait kontroversi tarif parkir ini. Menurutnya, tarif Rp60.000 memang khusus untuk parkir bulanan staf rumah sakit, sementara tarif parkir reguler untuk pengunjung tetap sesuai aturan yang berlaku.
“Untuk pengunjung biasa, tarifnya masih Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil. Yang Rp60.000 itu khusus abonemen bulanan pegawai,” tegas Syafii dalam konferensi pers di kantornya.
Namun penjelasan ini tidak serta merta meredakan protes. Sejumlah pegawai RSUD mengaku tetap merasa keberatan dengan tarif abonemen yang dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan gaji mereka. Seorang perawat yang enggan disebutkan namanya mengeluh bahwa tarif tersebut menyedot sekitar 5% dari gaji pokoknya.
Merespons hal ini, Ketua Komisi B DPRD Medan, Hasan Basri, menyatakan akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan resmi. “Kami akan mengundang Dinas Perhubungan dan pengelola RSUD untuk memberikan klarifikasi menyeluruh,” ujar Hasan.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Universitas Sumatera Utara, Dr. Rina Shahriyani, S.H., M.H., menilai kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam penetapan tarif pelayanan publik. “Perlu ada sosialisasi yang jelas kepada semua pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman,” sarannya.
Beberapa anggota masyarakat yang diwawancarai di lokasi RSUD dr. Pirngadi menyampaikan harapannya agar masalah ini segera diselesaikan. “Sebagai pengunjung rumah sakit, kami ingin parkir yang terjangkau dan tidak memberatkan,” ujar Siti, seorang pengantar pasien.
Wali Kota Medan kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera. “Pemerintah Kota Medan selalu mendengarkan keluhan masyarakat. Kami akan pastikan semua kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Bobby Nasution.
Dengan berbagai respon cepat dari pihak berwenang, diharapkan polemik tarif parkir di RSUD dr. Pirngadi ini dapat segera menemui titik terang, sekaligus menjadi pembelajaran bagi pengelola fasilitas publik lainnya dalam menerapkan kebijakan yang pro-rakyat.