Medan — Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus memperketat berbagai langkah strategis guna mendongkrak penerimaan daerah. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui penyelenggaraan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kegiatan tersebut digelar pada Selasa (8/9/2026), dengan fokus utama membahas pematangan implementasi kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Penyelenggaraan High Level Meeting ini menjadi salah satu bentuk keseriusan Pemko Medan dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya yang berasal dari sektor perpajakan kendaraan bermotor.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, yang menunjukkan bahwa pembahasan mengenai digitalisasi daerah tidak hanya melibatkan satu instansi saja, melainkan bersifat lintas sektor.
Kehadiran berbagai perwakilan instansi terkait dalam forum ini menjadikan High Level Meeting TP2DD sebagai forum penting untuk menyamakan langkah dan pemahaman antarinstansi di lingkungan Pemko Medan.
Melalui forum tersebut, seluruh instansi yang terlibat diajak untuk memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung percepatan implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB di wilayah Kota Medan.
Penerapan sistem digital yang terintegrasi menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, mengingat digitalisasi dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
Dengan sistem digital yang semakin terintegrasi, pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan diharapkan dapat berjalan jauh lebih transparan dibandingkan dengan mekanisme konvensional yang selama ini diterapkan.
Selain aspek transparansi, sistem digital yang terintegrasi tersebut juga diharapkan mampu membuat pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih efektif dan efisien dalam setiap tahapan prosesnya.
Tidak hanya itu, implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB melalui sistem digital juga diproyeksikan dapat membuat penerimaan daerah menjadi lebih tepat sasaran, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan daerah.
Transformasi digital yang tengah didorong oleh Pemko Medan ini tidak semata-mata bertujuan untuk memperketat penerimaan daerah, tetapi juga dirancang untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang lebih modern.
Modernisasi birokrasi melalui digitalisasi ini dinilai penting, mengingat tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang cepat, mudah, dan transparan semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Selain menyasar aspek internal birokrasi, transformasi digital ini juga disiapkan untuk memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat Kota Medan, khususnya dalam hal pengurusan administrasi perpajakan kendaraan bermotor.
Dengan adanya kemudahan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraannya, tanpa harus menghadapi proses birokrasi yang berbelit-belit seperti sebelumnya.
Melalui High Level Meeting TP2DD ini, Pemko Medan berharap implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB dapat segera dimatangkan dan diterapkan secara optimal, sehingga mampu memberikan manfaat nyata, baik bagi peningkatan penerimaan daerah maupun bagi kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan secara keseluruhan.