DELI SERDANG – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu Sumatera Utara (Amara Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Deli Serdang pada Rabu, 16 September 2026. Aksi tersebut berlangsung sejak siang hari dan sempat menyita perhatian warga sekitar serta aparat keamanan setempat. Para pengunjuk rasa membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan agar dugaan penyimpangan anggaran segera diusut tuntas. Kehadiran massa membuat arus lalu lintas di sekitar kantor bupati sedikit tersendat akibat penumpukan kendaraan. Petugas kepolisian dan Satpol PP tampak berjaga ketat guna mengantisipasi terjadinya kericuhan selama aksi berlangsung.
Dalam orasinya, massa aksi menuding istri Bupati Deli Serdang terlibat dalam praktik korupsi pengadaan jilbab yang nilainya ditaksir mencapai Rp525 juta. Tudingan tersebut disampaikan secara terbuka oleh para orator yang bergantian naik ke atas mobil komando. Mereka menilai proyek pengadaan tersebut sarat kejanggalan dan patut dicurigai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Selain itu, massa juga mendesak agar pihak berwajib segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat. Tuntutan tersebut disuarakan berulang kali dengan nada tegas selama aksi berlangsung.
Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Amara Sumut, diketahui terdapat sebanyak 15.000 potong jilbab yang diadakan dengan menggunakan anggaran daerah. Pengadaan barang tersebut disebut-sebut dibiayai melalui anggaran yang berasal dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Jumlah tersebut dinilai tidak sedikit mengingat nilai total pengadaannya mencapai ratusan juta rupiah. Massa aksi menilai proses pengadaan barang dalam jumlah besar tersebut seharusnya melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan proses tersebut menjadi salah satu alasan utama munculnya dugaan penyimpangan dalam pengadaan tersebut.
Koordinator Aksi, Imam, dalam orasinya menyampaikan temuan yang menurutnya semakin memperkuat dugaan kejanggalan dalam proyek pengadaan tersebut. Ia menegaskan bahwa jilbab yang diadakan tersebut bertuliskan kata “ASRI”, yang bukan merupakan identitas maupun logo resmi milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Menurutnya, penggunaan simbol atau tulisan yang tidak berkaitan dengan identitas resmi pemerintah daerah tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Imam menilai hal itu mengindikasikan adanya kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu di balik proyek pengadaan tersebut. Pernyataan itu disambut dengan teriakan dukungan dari massa aksi yang hadir di lokasi.
Imam kemudian melanjutkan orasinya dengan menegaskan bahwa proyek pengadaan jilbab tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025. Penggunaan dana APBD untuk proyek yang dianggap janggal tersebut, menurutnya, harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Ia menambahkan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara jelas peruntukan dan penggunaan anggaran daerah tersebut. Pernyataan tersebut kembali memperkuat desakan massa agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek pengadaan dimaksud. Sejumlah peserta aksi turut menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait proyek tersebut kepada publik.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan gabungan yang disiagakan di sekitar lokasi. Meski sempat memanas dalam beberapa kesempatan orasi, aksi tersebut secara keseluruhan berlangsung tertib tanpa adanya insiden kekerasan. Para pengunjuk rasa tetap mempertahankan tuntutan mereka agar dugaan korupsi tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan transparansi anggaran turut dibentangkan di depan pintu masuk kantor bupati. Suasana aksi sempat diwarnai teriakan-teriakan yel-yel yang menuntut keadilan dan transparansi pemerintahan daerah.
Setelah melakukan orasi dalam waktu yang cukup lama, massa aksi akhirnya diterima oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Perwakilan yang menemui massa aksi tersebut adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Marzuki, bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Anwar Sadat. Kehadiran keduanya disambut oleh massa aksi yang tetap menyuarakan tuntutan mereka secara lugas. Pertemuan tersebut berlangsung di area depan kantor bupati dengan disaksikan oleh sejumlah petugas keamanan. Suasana pertemuan tersebut sempat diwarnai perdebatan antara perwakilan massa aksi dan pihak pemerintah kabupaten.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan massa aksi kembali menegaskan tuntutan mereka agar pengadaan jilbab senilai Rp525 juta tersebut diusut secara transparan. Mereka meminta agar Kasatpol PP dan Kepala Bagian Kesra menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Bupati Deli Serdang secara langsung. Selain itu, massa aksi juga mendesak agar proses audit terhadap anggaran Kesra Tahun 2025 segera dilakukan oleh instansi terkait. Perwakilan pemerintah kabupaten yang hadir dalam pertemuan tersebut berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi massa aksi kepada pimpinan daerah. Janji tersebut disambut dengan sikap skeptis oleh sebagian peserta aksi yang menilai perlu adanya bukti nyata dari pihak pemerintah.
Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Amara Sumut ini menambah panjang daftar sorotan publik terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dugaan keterlibatan istri Bupati dalam proyek pengadaan barang tersebut turut memantik perhatian berbagai kalangan, mulai dari aktivis hingga tokoh masyarakat setempat. Sejumlah pihak menilai kasus ini perlu ditindaklanjuti secara serius agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, kasus ini juga dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten untuk memperbaiki sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa. Sorotan publik terhadap kasus ini diperkirakan akan terus bergulir hingga ada kejelasan hasil audit maupun proses hukum lebih lanjut.
Hingga berita ini disusun, pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan dugaan korupsi pengadaan jilbab tersebut. Begitu pula dengan pihak Bupati Deli Serdang maupun istrinya yang disebut-sebut terlibat, belum memberikan tanggapan atas tudingan yang dilayangkan oleh massa aksi. Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah kabupaten dalam menindaklanjuti tuntutan transparansi anggaran yang disuarakan dalam aksi tersebut. Sejumlah kalangan berharap kasus ini dapat diusut secara objektif dan tidak berhenti hanya pada aksi unjuk rasa semata. Perkembangan lebih lanjut terkait dugaan kasus ini akan terus dipantau oleh berbagai elemen masyarakat di Sumatera Utara.