EDITORMEDAN.COM – Gedung DPRD Sumatera Utara menjadi pusat perhatian pada Senin (22/6/2026) ketika ratusan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen menggelar aksi demonstrasi. Massa datang dengan membawa berbagai tuntutan yang mereka nilai penting untuk disampaikan kepada wakil rakyat. Aksi tersebut berlangsung sejak pagi hari dengan pengawalan aparat keamanan. Para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi di depan gedung DPRD. Mereka menegaskan pentingnya keterbukaan dan komunikasi antara rakyat dan wakil rakyat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut agar pimpinan DPRD Sumut hadir langsung untuk menerima aspirasi mereka. Menurut massa aksi, kehadiran pimpinan lembaga legislatif merupakan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Mereka menilai bahwa aspirasi rakyat seharusnya mendapat perhatian serius dari para pemegang jabatan publik. Karena itu, mahasiswa tetap bertahan di lokasi aksi. Mereka berharap tuntutannya dapat dipenuhi.
Namun hingga aksi berlangsung beberapa jam, Ketua DPRD Sumut tidak hadir di tengah massa. Perwakilan DPRD kemudian memberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani perawatan kesehatan. Penjelasan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh peserta aksi. Sebagian mahasiswa menganggap alasan tersebut belum cukup untuk menjawab tuntutan mereka. Situasi pun sempat memanas akibat perbedaan pandangan tersebut.
Meski diwarnai ketegangan, aksi demonstrasi tetap berlangsung dalam koridor penyampaian aspirasi. Aparat keamanan terus melakukan pengamanan untuk memastikan situasi tetap terkendali. Beberapa perwakilan mahasiswa juga mencoba membuka ruang dialog dengan pihak DPRD. Upaya tersebut dilakukan agar tuntutan yang disampaikan dapat diterima secara resmi. Dialog dianggap sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pandangan.
Pengamat menilai bahwa peristiwa ini mencerminkan tingginya kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan publik. Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan dan kebijakan publik. Aksi yang dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam demokrasi masih berjalan aktif. Ke depan, komunikasi yang lebih terbuka antara lembaga legislatif dan masyarakat diharapkan dapat terjalin dengan lebih baik. Dengan demikian, aspirasi publik dapat tersampaikan secara efektif dan produktif.