KEPOLISIAN – Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution. Sanksi tersebut dijatuhkan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Putusan itu menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan perkara yang menyita perhatian publik tersebut. Keputusan diambil setelah majelis menggelar sidang etik yang berlangsung cukup panjang. Kasus ini kembali menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah perwira tinggi di tubuh Polri.
Informasi mengenai putusan itu disampaikan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil oleh Majelis KKEP Polri setelah menjalani proses persidangan. Sidang digelar pada Selasa (10/11/2026) dan dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Persidangan itu berlangsung selama kurang lebih 11 jam. Lamanya waktu sidang menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan secara mendalam.
Dalam keterangannya, Isir menyampaikan bahwa Ahrie dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal yang menjadi pokok perkara dalam sidang. Majelis menilai perbuatan itu tidak sejalan dengan norma dan etika profesi yang wajib dijunjung setiap anggota Polri. Atas pertimbangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Putusan itu menjadi penegasan bahwa pelanggaran etik oleh perwira tinggi sekalipun tetap berujung pada sanksi tegas.
Isir juga mengungkapkan bahwa sejumlah saksi dihadirkan dalam persidangan etik tersebut. Para saksi itu merupakan pihak yang sebelumnya telah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Keterangan mereka menjadi bagian dari bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara. Kehadiran para saksi diharapkan membuat proses persidangan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, putusan yang dijatuhkan didasarkan pada pemeriksaan yang menyeluruh.
Sebelum dijatuhi sanksi etik, Ahrie telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan tersebut. Ia menjadi satu dari empat perwira tinggi Polri yang berstatus tersangka dalam perkara ini. Penetapan status itu dilakukan melalui proses penyidikan yang ditangani Bareskrim Polri. Dengan demikian, Ahrie menghadapi dua jalur penanganan sekaligus, yakni proses etik dan proses pidana. Kedua proses itu berjalan terpisah dan memiliki mekanisme masing-masing.
Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lain disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso. Satu lainnya ialah mantan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri, Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi. Penyebutan nama-nama tersebut didasarkan pada keterangan yang disampaikan pihak kepolisian. Status tersangka yang disandang masing-masing masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Perlu dicatat bahwa putusan KKEP hanya menyangkut pelanggaran kode etik profesi dan tidak serta-merta menentukan hasil proses pidana. Proses pidana terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Asas praduga tak bersalah pun tetap berlaku bagi setiap pihak hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemisahan kedua jalur ini lazim terjadi dalam penanganan perkara yang melibatkan anggota Polri. Publik diharapkan dapat mencermati perbedaan antara sanksi etik dan putusan pidana tersebut.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara ini menjadi perhatian luas karena menyangkut keamanan dan kehormatan institusi negara. Dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi membuat perkara ini dipandang sebagai ujian bagi integritas Polri. Berbagai kalangan menilai penanganan yang tegas dan terbuka akan menentukan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Putusan PTDH terhadap Ahrie dipandang sebagian pihak sebagai sinyal komitmen internal Polri dalam menegakkan disiplin. Namun, masyarakat tetap menanti kejelasan perkembangan proses hukum terhadap seluruh tersangka.
Hingga berita ini disusun, informasi yang tersedia masih terbatas pada keterangan resmi yang disampaikan Kadiv Humas Polri. Detail lebih lanjut mengenai pertimbangan majelis dan pasal-pasal yang dilanggar belum dijelaskan secara rinci kepada publik. Belum diketahui pula langkah hukum yang akan ditempuh Ahrie setelah putusan tersebut dijatuhkan. Pihak-pihak terkait diharapkan memberikan penjelasan tambahan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. Perkembangan kasus ini diperkirakan masih akan terus bergulir dalam beberapa waktu mendatang.
Ke depan, publik berharap seluruh proses, baik etik maupun pidana, berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan. Penuntasan perkara ini dinilai penting untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Sanksi yang tegas diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota agar menjunjung tinggi kode etik dan hukum dalam bertugas. Pengawasan terhadap penggunaan kewenangan, termasuk dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, juga dinilai perlu diperkuat. Perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini akan terus dipantau oleh berbagai elemen masyarakat dan media.